Demokrat Mau Bergabung Kalau Dapat Jatah Posisi Basah
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai, Partai Demokrat sampai saat ini masih terbaca sebagai oposisi.
Sikap oposisi kata Hendri, terlihat dari pernyataan tegas Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang beberapa waktu terakhir mulai mengkritik pemerintah.
Di antaranya, terkait Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu, terutama keberadaan pasal yang mengatur ambang batas pencalonan presiden 20-25 persen.
Sementara dari langkah putra SBY, Agus Harimurti menemui Presiden Joko Widodo dan kesediaan SBY bertemu dengan Megawati Soekarnoputri di Istana Merdeka pada momen peringatan HUT RI ke-72, belum menggambarkan Demokrat berada di barisan partai pendukung pemerintah.
Karena belum ada pernyataan apa pun dari Demokrat yang menggambarkan hal tersebut. Dua pertemuan terakhir baru dapat dibaca sebagai silaturahmi biasa.
"Jadi hingga saat ini Demokrat baru terbaca oposisi setelah sekian lama berada di posisi egois dan enggak jelas mau dukung atau oposisi," ujar Hendri kepada JPNN, Minggu (20/8).
Hendri memprediksi Demokrat baru akan mendukung pemerintah, jika Presiden Joko Widodo memberikan "jatah" menteri yang bidangnya sangat strategis, kalau reshuffle jadi dilakukan dalam waktu dekat.
"Itu juga kalau yang diberikan jabatan kementerian strategis, seperti bidang ekonomi atau bidang maritim," pungkas Hendri.(gir/jpnn)
Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai, Partai Demokrat sampai saat ini masih terbaca sebagai oposisi.
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Caleg Terpilih Mundur, Perludem Mencium Aroma Politik Transaksional
- Dana Hibah dan Jual Beli Demokrasi
- Bang Akbar: Cegah Praktik Transaksional Dalam Kehidupan Demokrasi
- Pernah Pasang Gambar Jokowi di Masa Kampanye, Demokrat Boleh Merapat
- Alumni Kelompok Cipayung: Hentikan Politik Transaksional
- Ini Bukti Jokowi Tak Lepas dari Politik Transaksional