Demokrat: Mau Ketemu Pak SBY Silakan, tapi Bukan Kata Panggil

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Syarief Hasan mempersilakan pemerintahan Joko Widodo membentuk tim pencari fakta (TPF) baru untuk kasus Munir.

Syarif mengungkap, jika tidak puas dengan tindak lanjut yang telah dilakukan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sah-sah saja pemerintah saat ini mencari terobosan baru.

Ini disampaikan Syarief menyikapi polemik pencarian dokumen laporan TPF pembunuhan Munir, yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. 

Seharusnya, kata anggota Komisi I DPR ini, pemerintah melihat apa yang telah dilakukan pemerintah sebelumnya dalam menindaklanjuti rekomendasi TPF.

"Dari dulu sudah dibilang kenapa susah cari dokumen aslinya, yang paling penting tindak lanjutnya dari rekomendasi itu. Kalau memang belum puas dengan tindak lanjut pemerintah SBY, silakan bikin TPF baru," kata Syarief di kompleks Parlemen Jakarta, Senin (24/10).

Soal dokumen TPF, Syarief menilai seharusnya tidak sulit bagi pemerintahan sekarang memintanya kepada eks TPF. Dia pun tidak keberatan bila pemerintah ingin meminta penjelasan dari Presiden ke-6 RI, tapi konteksnya bukan pemanggilan. Apalagi oleh Kejaksaan Agung.

Sebab, kata Syarief, SBY ketika menjadi presiden telah berinisiatif membentuk TPF. Padahal kejadian pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib, terjadi di era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.

"Kalau mau ketemu (SBY) silakan saja, tapi bukan kata panggil. Intinya kalau tidak puas, kejadiannya era Megawati bukan era Pak SBY. Pak SBY punya inisiatif buat TPF," tambahnya. (fat/jpnn)