Demokrat Membuka Mimbar Demokrasi Bagi Mahasiswa di Taman Proklamasi
jpnn.com, JAKARTA - Partai Demokrat membuka Mimbar bebas bagi elemen-elemen masyarakat yang ingin mengekspresikan pendapatnya, termasuk para mahasiswa di Taman Proklamasi di kompleks Kantor DPP Partai Demokrat.
Untuk menghindari kesalahpahaman, Partai Demokrat akan mengecek lebih teliti identitas orang-orang yang datang.
Wasekjen Irwan Fecho meminta maaf pada pribadi dan institusi kemahasiswaan yang merasa diklaim namanya oleh kawan mahasiswanya yang lain. Elemen-elemen mahasiswa menerima dan sepakat menyudahi kesalahpahaman ini.
Sejak GPK-PD diungkapkan 1 Februari lalu, Partai Demokrat menerima banyak dukungan yang mengalir dari berbagai elemen masyarakat. Mereka mengekspresikan simpati mereka dalam berbagai cara, baik melalui media massa, media sosial maupun unjuk dukungan.
Irwan mengatakan Partai Demokrat membuka Mimbar Demokrasi di Taman Proklamasi di dalam kompleks kantor DPP, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat, dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Tujuannya agar mahasiswa atau kelompok yang menyampaikan pendapatnya dapat berjalan baik dan tertib.
Mimbar Demokrasi ini kemudian makin populer, seiring pula dengan eskalasi persoalan.
"Kami berupaya sebaik-baiknya agar Mimbar Demokrasi ini bisa digunakan dengan baik untuk mengekspresikan pendapat, dengan argumentasi yang sehat, sebagai bagian dari edukasi publik. Ini tentu saja dengan tetap menjaga protokol kesehatan," kata Irwan Fecho.
Menurut Irwan, PD memperlakukan setiap orang yang datang dengan prasangka yang baik.
Partai Demokrat membuka Mimbar bebas bagi elemen-elemen masyarakat yang ingin mengekspresikan pendapatnya, termasuk para mahasiswa di Taman Politik, DPP Partai Demokrat.
- Menyamar Jadi Pembeli, Polisi Tangkap Wiraswasta & Mahasiwa Pembawa 2,6 Kg Sabu-Sabu di Siak
- Kenaikan PPN 12 Persen, Marwan Cik Asan Mendukung karena Ada Perlindungan bagi Masyarakat Bawah
- Amnesty International Bela Pelukis Yos Suprapto, Sebut Kebebasan Berekspresi dalam Bahaya
- Mahasiswa Desak KPK Periksa Bupati Daerah Ini
- Berita Duka, Ketua Demokrat SBD Johanis Ngongo Ndeta Meninggal Dunia
- Kewenangan Dewan Pertahanan Nasional Dianggap Berbahaya Bagi Demokrasi dan HAM