Demokrat Merosot karena Banyak Tersangkut Korupsi

jpnn.com - JAKARTA - Berdasarkan hitung cepat dari Jaringan Suara Indonesia (JSI), Partai Demokrat ternyata tidak masuk dalam peringkat tiga teratas. Hal itu berbanding terbalik dengan hasil pileg lima tahun yang lalu, di mana partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu masuk dalam peringkat teratas.
Turunnya suara Partai Demokrat ini diprediksi karena banyak kadernya yang tersandung kasus korupsi. Bahkan hampir di semua lembaga survei, Partai Demokrat menduduki peringkat teratas partai terkorup.
"Menurut saya, banyaknya kader yang tersangkut korupsi membuat Demokrat turun," terang Wakil Direktur Jaringan Suara Indonesia (JSI) Fajar S Tamin di kantornya, Kalibata, Jakarta, Rabu (9/4).
Menurut Fajar, meskipun saat ini Partai Demokrat mengalami progres yang baik, masyarakat tak mengindahkannya. "Mungkin ini hukuman publik bagi demokrat," tegas dia.
Hal senada juga dikatakan Direktur Riset JSI Eka Kusmayadi. Menurut dia, perolehan Partai Demokrat ini sudah diprediksi JSI dan lembaga survei lainnya.
"Sekitar 15 persen publik mengangap Demokrat adalah partai yang dianggap paling buruk dalam hal korupsi. Seperti Indeks yang kami lakukan, demokrat partai terkorup, disusul PKS, kemudian Golkar," imbuh Eka. (chi/jpnn)
JAKARTA - Berdasarkan hitung cepat dari Jaringan Suara Indonesia (JSI), Partai Demokrat ternyata tidak masuk dalam peringkat tiga teratas. Hal itu
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Raih Penghargaan PRIA Awards 2025, Pertamina Patra Niaga RJBB: Jadikan Motivasi untuk Terus Berinovasi
- Gus Ipul Pastikan Efisiensi Tak Ganggu Pelayanan Masyarakat di Kemensos
- Polda Metro: Penggunaan Bahu Jalan di Tol Efektif Kurangi Kepadatan
- Kejari Aceh Timur Eksekusi 2 Pelaku Judi dengan Hukuman Cambuk
- Program Biru School Alliance Dorong Kesadaran Lingkungan di Sekolah
- Prof Titik Mengkritisi Perluasan Kewenangan Kejaksaan dan Polri