Demokrat Minta KPK Tak Bekerja Karena Tekanan Publik
Minggu, 29 April 2012 – 19:57 WIB

Demokrat Minta KPK Tak Bekerja Karena Tekanan Publik
KARAWANG - Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat, Saan Mustopa meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengedepankan sikap profesional dalam mengusut kasus Angelina Sondakh yang kini menghuni rumah tahanan (Rutan) KPK. Menurutnya, komisi antikorupsi yang diketuai Abraham Samad itu harus bekerja berdasarkan pada fakta hukum, bukan desakan dan oponi publik atau keinginan partai politik.
"KPK diharapkan bekerja bukan atas dasar desakan dan opini publik, atau desakan politik. KPK tahu lah mana yang tekanan politik, opini, atau fakta hukum, " kata Saan di sela-sela reses di Karawang, Provinsi Jawa Barat, Mingu (29/4).
KPK, kata Saan bukan waktunya lagi mencari proses pencitraan tapi bekerja profesional. Karenanya, pria yang menjabat sebagai sekretaris fraksi Demokrat di DPR ini berharap KPK dalam melakukan penyidikan bekerja lebih obyektif dan transparan.
Seperti diberitakan sebelumnya, mantan Wakil Sekjen Demokrat, Angelina Sondakh resmi ditahan KPK, Jumat (27/4). Angie -sapaan akrab Angelina Sondakh- ditahan setelah ditetapkan tersangka dalam kasus suap proyek Wisma Atlet, Februari lalu.
KARAWANG - Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat, Saan Mustopa meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengedepankan sikap profesional
BERITA TERKAIT
- Polisi Tipu Polisi di Sumut, Widya Pratiwi Desak Reformasi Pola Seleksi Perwira
- MK Perintahkan 24 Daerah Gelar PSU, Gus Khozin Sentil KPU: Tak Profesional!
- MK Batalkan Ade Sugianto Jadi Bupati Tasikmalaya Terpilih, PPP Jabar: Alhamdulillah
- Buntut Pilkada Kukar Harus Diulang, Arief Puyuono Minta DKPP Pecat Seluruh Anggota KPU
- Meski Kecewa, PAN Siap Menghadapi PSU di Kabupaten Serang
- TNI dan Polri di Siak Kerahkan Berbagai Upaya untuk Amankan PSU Pilkada 2024 di 3 TPS