Demokrat Minta Kubu Moeldoko Tak Benturkan AHY dengan Anas Urbaningrum
Kandidat doktor dari program studi Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) Universitas Airlangga itu juga menyentil Moeldoko yang kembali ingin mengkudeta partainya.
Dia pun mengaku sebenarnya enggan membahas dan mengangkat kembali isu terkait upaya KSP Moeldoko untuk mengambil alih Partai Demokrat.
Herzaky mengeklaim rakyat saat ini sudah sangat paham karakter dan perilaku tidak baik KSP Moeldoko.
"Malu dengan teman-teman partai baru yang bisa lolos verifikasi. Anda jenderal dan KSP, tetapi tidak mampu buat partai sendiri. Malah mau jadi begal partai orang," pungkas Herzaky.
Sebelumnya, kisruh soal kudeta terhadap Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Maret 2021, memasuki babak baru.
Kepala Staf Presiden Moeldoko yang terpilih menjadi Ketum Partai Demokrat versi KLB kontroversial itu kini mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan MA soal hasil KLB.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebutkan pengajuan PK itu dilakukan sehari setelah partainya mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024.
"Saudara-saudara sekalian, KSP Moeldoko mengajukan PK pada tanggal 3 Maret 2023. Tepat satu hari setelah Partai Demokrat secara resmi mengusung saudara Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden," kata AHY dalam konferensi pers di kantor DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (3/4). (mcr8/jpnn)
Partai Demokrat mengingat Kubu Moeldoko jangan coba membenturkan AHY dengan Anas Urbaningrum
Redaktur : Fathan Sinaga
Reporter : Kenny Kurnia Putra
- Demokrat Turun Tangan Kawal Kemenangan Afni-Syamsurizal di Pilkada Siak 2024
- Dihubungi SBY dan AHY, Calon Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho Dapat Ucapan Selamat
- Kenaikan PPN 12 Persen Bakal Ditunda, Marwan Cik Asan: Pilihan Bijak
- Budayawan Anggap Jokowi Merusak Peradaban Indonesia, Rakyat Perlu Bergerak
- Penerapan MRPN Diyakini jadi Solusi Permasalahan Pembangunan Lintas Sektor
- Anggota DPR Desak Persepi Usut Tuntas Survei Janggal Poltracking