Demokrat Minta Oknum Partai Lain juga Diseret

JAKARTA - Partai Demokrat berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak tebang pilih dalam melaksanakan tugasnya. Dalam kasus Angelina Sondakh, KPK dituntut untuk juga menyeret oknum di luar Partai Demokrat.  

Ketua Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum DPP Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, berkaca pada kasus Angelina Sondakh dan Wa Ode Nurhayati, golnya proyek yang beraroma korupsi tidak mungkin terjadi karena dilakukan oleh oknum atau beberapa oknum dalam satu partai saja. Karena, kalau hanya oleh oknum-oknum dalam satu partai, apalagi bukan mayoritas tidaklah akan mungkin bisa disetujui anggaran tersebut.

”Sebab tidak satu partai pun yang suaranya mayoritas. Tidak ada partai dengan kekuatan lebih dari 50 persen, sehingga jelas untuk mengegolkan proyek harus meminta dukungan oknum partai lainnya," ujar Didi Irawadi Syamsuddin kepada wartawan, Kamis (3/5).

Oleh karenanya, kata Didi, kuat diduga aroma KKN ini terjadi akibat ulah oknum lintas partai. Dengan demikian KPK tentu tebang pilih kalau hanya menyeret oknum partai tertentu saja, dalam hal ini oknum Partai Demokrat.

"Maka saya katakan KPK tidak profesional dan tebang pilih. Oleh karenanya, KPK tidak boleh pandang bulu, sudah saatnya KPK seret seluruh oknum-oknum partai manapun yang terlibat. Kami berharap KPK bisa membuat gebrakan besar dengan membersihkan oknum-oknum nakal Banggar dari partai manapun dia," bebernya.