Demokrat Minta Politisasi Gedung Baru DPR Disudahi

JAKARTA - Politisi Demokrat, Herman Khaeron berharap kegaduhan soal pembangunan gedung baru DPR RI bisa segera berakhir. Alasannya, gedung baru DPR yang diputuskan bakal dibangun dengan dana Rp 777 miliar itu bukan milik fraksi atau parpol tertentu, melainkan milik negara.

Kepada JPNN, Kamis (12/5), Ketua Departemen Kesra DPP Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPR itu mengatakan, politisasi proyek gedung baru dengan dalih untuk kepentingan rakyat hendaknya bisa segera dihentikan. "Kegaduhan politik mengenai rencana pembangunan gedung DPR ini menjadi aneh. Gedung tersebut bukan milik anggota DPR atau Fraksi tertentu, tapi milik rakyat," ujarnya, Kamis (12/5).

Menurutnya, sudah selayaknya gedung parlemen di Indonesia ditempatkan seperti gedung parlemen di negara lain yang dihormati, dijaga keamanannya dan bisa menjadi simbol sekaligus kebanggaan negara. Bahkan gedung DPR RI saat ini, lanjut Herman, sudah tidak layak dari segi keamanan. Saking terbatasnya ruangan, sebut Herman, fungsi-fungsi gedung pun berubah.

"Misalnya lorong ke jendela yang berfungsi sebagai pencahayaan dan pintu evakuasi jika terjadi kebakaran, sekarang sudah tertutup. Manajemen building-nya sangat lemah, tidak ada prosedur keselamatan jika suatu waktu terjadi kebakaran," tuturnya seraya menambahkan, dirinya tidak pernah mendapat safety breafing atau ada update safety training sebagai salah satu prosedur wajib yg harus diketahui dan dipahami oleh penghuni bangunan yang berisiko. "Karena menghuni gedung bertingkat risikonya tidak sama dengan risiko gedung yang hanya satu lantai."