Demokrat Minta Tidak Paksa SBY
Menpora-Menakertrans Tak Risau Isu Reshuffle
Minggu, 18 September 2011 – 07:04 WIB
Namun, dia enggan merinci pos-pos mana saja yang perlu dievaluasi oleh presiden. "Itu bukan porsi kami lagi, Pak SBY saja tidak pernah mengemukakannya, masak kami yang mengemukakan?" kata ketua DPR tersebut.
Baca Juga:
Meski demikian, Marzuki secara tidak langsung memberikan kata kunci menteri-menteri yang sepatutnya diganti. Yaitu, mereka yang membuat perjalanan pemerintahan menjadi berjalan tidak lancar. "Apalagi, jika menyangkut persoalan pribadi yang berpengaruh pada kinerja kementerian tentu harus dipertimbangkan diganti, termasuk persoalan hukum," tandasnya.
Sementara itu, Menpora Andi Mallarangeng yang termasuk menteri yang disebut-sebut dalam kasus korupsi di kementeriannya tampak tidak risau dengan isu reshuffle yang makin kuat. Menurut dia, tugas sebagai pembantu presiden adalah bekerja, sedangkan penilaian diserahkan kepada presiden. "Menteri-menteri kapan saja ada reshuffle kabinet, kita tentu siap, itu hak presiden. Kita yang penting kerja saja," katanya. Andi selama ini disebut-sebut terlibat kasus suap proyek wisma atlet SEA Games 2011.
Staf Khusus Kepresidenan Heru Lelono mengatakan, SBY berupaya keras untuk mencapai sebaik-baiknya dalam sisa tiga tahun pemerintahannya. SBY bakal mengevaluasi satu per satu menterinya. "Sebab itu, niat SBY untuk mencapai target tersebut tidak harus terpaku pada masalah reshuffle semata," kata Heru kemarin. Kalaupun terpaksa ada reshuffle, kata Heru, langkah tersebut dilakukan untuk mencapai niat memperbaiki kinerja pada sisa pemerintahan SBY.
JAKARTA - Isu reshuffle terus menggelinding bak bola salju. Namun, Partai Demokrat (PD) yang merupakan partai asal Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
BERITA TERKAIT
- Dukung Kenaikan PPN 12 Persen untuk Barang Mewah, Lokot: Jangan Bebani Rakyat
- Stasiun Kebasen Beroperasional Lagi untuk Angkutan Penumpang, Yanuar Arif: Alhamdulillah, Sejarah Terukir
- Beri Efek Jera, Bea Cukai Nanga Badau Musnahkan Barang Hasil Penindakan Selama 2 Tahun
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- PPN 12 Persen, Arus Bawah Prabowo Punya Pandangan Seperti Ini
- KPK Dalami Ekspor Batu Bara dari Pemeriksaan Dirjen Bea Cukai