Demokrat Nilai Blusukan Bukan Lagi Tugas Jokowi

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dinilai belum memberikan terobosan. Di awal kekuaasaan Jokowi-JK ini ada penilaian roda eksekutif cenderung terlihat tidak teratur. Masyarakat belum bisa melihat langkah kebijakan besar yang telah diambil. Hanya blusukan yang mengemuka dan itu hampir diikuti semua jajaran menteri yang ada.

"Kerja semacam itu, inspeksi mendadak atau blusukan, perlu dipakai dalam rangka shock therapy terhadap bawahan yang tidak melayani rakyat saja," ujar Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Farhan Effendy, di Jakarta, Kamis (6/11).

Menurutnya, blusukan jangan sampai terus-terusan. Sebab langkah tersebut sebenarnya tugas pejabat struktural di bawah. Seperti gubernur, bupati, camat dan sampai rantai terahir kebijakan pemerintahan yakni kepala desa.

"Kalau waktu dihabiskan untuk blusukan, bagaimana mengomandoi bangsa ini ke depan, bersaing dengan bangsa lain. Bagaimana memajukan kecerdasan dan ekonomi rakyat," katanya.

Farhan mengingatkan, pemerintah jangan menghabiskan waktu untuk hal-hal tehnis. Presiden dan menteri mestinya lebih banyak bekerja dengan modal manajemen program dan gagasan untuk kemakmuran dan kemajuan bangsa.

"Kami juga belum paham bagaimana konsep dan visi pemerintahan ini akan dijalankan. Ada revolusi mental, ada negara maritim, semua butuh penyusunan secara matang dan konsep itu bisa diserap dan dimengerti semua menteri dan jajaran bawahannya," kata Farhan.

Namun konsep tersebut, menurutnya harus dimatangkan dengan standar operasi kebijakan publik. Jika tidak, maka keberhasilan program, kesuksesan target tidak ada indikator yang jelas.

"Semua hanya kertas belaka. Jangan salahkan kalau rakyat nanti akan bilang pemerintahan Jokowi ngomong doang. Tentu harapan ini tidak kami inginkan," katanya. (gir/jpnn)