Demokrat: Pemda Jangan Main Caplok Lahan Warga
Senin, 26 Desember 2011 – 21:23 WIB
Apabila terjadi sengketa, gesekan atau konflik maka perusahaan dan pemerintah harus selalu bisa menyelesaikan dengan dasar-dasar yang dibenarkan. "Kalau misalkan ada bantuan dari kepolisian maka harus benar-benar melaksanakan tugasnya dengan profesional. Semua untuk rakyat dan harus diselesaikan dengan baik dan tidak boleh dengan cara-cara represif," katanya.
Lebih jauh Jafar mengatakan, FPD DPR telah menginstruksikan legislator daerah pemilihan Bima untuk meninjau, melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan jajaran pemerintah di NTB terkait kasus kerusuhan di Pelabuhan Sape. Menurut Jafar, sebagai pimpinan fraksi ketika mendengar kasus Sape, dirinya langsung melakukan komunikasi dan konsolidasi terutama dengan pihak Komisi Energi DPR untuk memperoleh informasi yang komprehensif.
"Kami sudah konsolidasi dengan anggota Komisi VII dari Demokrat dan mudah-mudahan minggu depan kita akan berkunjung apakah fraksi atau gabungan dengan Komisi VII kebetulan ketua komisi VII dari Demokrat dan kita consern dengan hal itu. Kalau anggota kita dapil sana sudah kita tugaskan sebelumnya," katanya.(boy/jpnn)
JAKARTA - Kasus kerusuhan di Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), harus menjadi pelajaran penting bagi Pemerintah Daerah Bima maupun daerah
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Pilkada Kebumen 2024, Pengamat: Visi dan Misi Lilis-Zaeni Mudah Diterima Masyarakat
- GPN RI Deklarasi Dukung Ridwan Kamil-Suswono, Siap Bantu Meraih Kemenangan 1 Putaran
- Soal Kunker Perdana Prabowo ke China, Sukamta PKS Singgung Kemerdekaan Palestina
- KPU Diminta Sempurnakan Sirekap Sebelum Digunakan Untuk Pikada 2024
- Ini Penyebab Pelabuhan Tanjung Carat di Banyuasin Gagal Dibangun
- Dukungan Besar Pedagang Pasar Wadung Asri Sidoarjo Memperkuat Peluang Kemenangan Khofifah