Demokrat Puji Sikap Gerindra

Apakah dengan sikap "pembangkangan" Golkar dan PKS akan dijadikan alasan mengganti menterinya? Andi mengatakan reshuffle menteri merupakan hak preogatif dari seorang Presiden. Namun demikian tentunya para menteri yang berasal dari partai Golkar dan PKS perlu memberikan laporan dan penjelasan kepada partainya masing-masing.

"Resuffle itu kewenangan Presiden. (Sedangkan) menteri-menteri di kabinet yang berasal dari mitra koalisi, punya kewajiban menyampaikan kepada partainya masing-masing dan memberi penjelasan tentunya," katanya.

Di Gedung DPR, mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat, Marzuki Alie mengatakan dengan ditolaknya hak angket agenda pemerintah bisa berjalan dengan baik karena tak ada lagi kegaduhan politik. Kata dia, para investor juga akan bergairah menanamkan modalnya.

"Presiden umumkan akan ada ribuan investor masuk. Nilai jelas, proyek jelas, investor jelas. Kita kuatir kegaduhan itu buat langkah-langkah ini jadi terhalang," kata Marzuki yang juga Ketua DPR. (afz/awa/jpnn)