Demokrat Ragukan LHP BPK 2009

Seperti membuat perencanaan yang didukung data informasi dan fakta lapangan yang akurat serta tepat untuk dapat disajikan sebagai bahan penyusunan anggaran. Ini guna mengurangi Silpa negatif. Memberikan sanksi kepada SKPD yang tidak menjalankan Tupoksi (Tugas, pokok dan fungsi, Red) dengan benar.

Selain itu juga ada temuan badan anggaran, berkenaan masih adanya dugaan penyimpangan pelaksanaan dan ketidaktepatan waktu tender proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi. Karena itu, berbagai oknum yang diduga melakukan penyimpangan harus ditindak.

Terkait saran dan kritik dari anggota DPRD Kabupaten Bekasi tentang jawaban LPj, Bupati Bekasi, Sa’duddin mengatakan pandangan dan saran dari kalangan DPRD Kabupaten Bekasi akan menjadi catatan Pemkab Bekasi. ”Seperti untuk program kerja dan pembangunan berikutnya,” cetus bupati asal PKS itu. (dai)