Demokrat: Saat Tepat Reshuffle
Kamis, 23 September 2010 – 04:48 WIB
Menurut dia, KIB jilid I mendapatkan langkah awal yang lebih baik daripada kabinet saat ini. KIB jilid II, lanjut dia, pada awal perjalanan sudah digoyang berbagai masalah. Misalnya, kasus bailout Bank Century. Akibatnya, performa kabinet secara keseluruhan tampak tidak optimal. "Sampai yang pintar pun jadi goyah. Maka, kalau mau pasang gigi dua atau tiga (reshuffle), sekarang waktunya," ucap Mubarok, menegaskan lagi pandangan itu.
Baca Juga:
Siapa saja menteri yang perlu di-reshuffle? "Dasarnya bisa evaluasi UKP4 yang dipimpin Pak Kuntoro Mangkusubroto, bisa juga dari SMS. Tapi, semua berpulang kepada Presiden SBY. Kalau yang lain itu, semua analisis-analisis saja," tutur dia. Dia lantas menegaskan bahwa Partai Demokrat pun tidak mengetahui kepastian reshuffle tersebut.
Menyangkut nasib dua menteri dari Partai Demokrat, Menteri ESDM Darmin Zahedy Saleh dan Menteri Perhubungan Freddy Numberi yang baru-baru ini dihantam isu tak sedap mengenai perselingkuhan, dia menyampaikan bahwa informasi tersebut tidak benar. Menurut dia, Partai Demokrat tidak berkompromi soal korupsi dan moral. Tapi, jelas dia, tentu partai selalu mengedepankan prinsip praduga tak bersalah.
"Setelah dicek, ternyata itu cuma rumor yang nggak benar," ucap dia. Artinya, posisi dua menteri tersebut dalam konteks moralitas masih aman? "Insya Allah Amantubillah (Aku beriman kepada Allah, Red)," kata Mubarok, lantas tertawa lepas.
JAKARTA - Dorongan agar Presiden SBY mencopot para menteri yang tidak berkinerja optimal semakin kuat terdengar dari kalangan internal Partai Demokrat.
BERITA TERKAIT
- Pilgub Jatim: Kiai Ma'ruf Amin Serukan Pemilih PKB Menangkan Luluk-Lukman
- Kiai Ma'ruf Mengajak Kader PKB Memenangkan Luluk-Lukman di Pilkada Jatim 2024
- Kelimpahan Prabowo Effect, ASR-Hugua Punya Elektabilitas Tertinggi di Pilkada Sultra
- Dukung Pramono-Rano, Koral 98 Siap Adang Isu Kampanye Hitam
- Ridwan Kamil Akhirnya Pakai Jersi Persija, Singgung Soal JIS
- Demokrat Kirim Brigitta Lasut ke Komisi III Atasi Dugaan Politik Kotor di Pilgub Sulut