Demokrat Segera Pecat Ketua DPC Batanghari

jpnn.com - JAKARTA - Bupati Batanghari nonaktif, Abdul Fattah akan segera dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPC Partai Demokrat setempat. Pasalnya, yang bersangkutan telah menjadi terdakwa kasus korupsi.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua. Menurutnya, sesuai pakta integritas, semua kader partai yang tersangkut kasus hukum akan dipecat dari kepengurusan.
"Saya kira begitu komitmen kita," kata Max saat dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (9/10).
Menurut Max, belum dicopotnya Abdul Fattah hanya terkendala masalah teknis belaka. Yakni belum adanya laporan tertulis dari DPD Jambi kepada DPP Demokrat.
Dihubungi terpisah, Wakil Sekretaris Jendral Partai Demokrat, Andi Nurpati mengakui bahwa masalah Abdul Fattah memang luput dari perhatian DPP. Pasalnya, DPP memang tidak terlalu fokus memperhatikan masalah di daerah.
"Beda dengan Mas Anas.Karena Mas Anas ini kan di pusat, sehingga fokusnya bisa langsung," ujarnya.
Namun Andi menegaskan bahwa tidak akan ada perbedaan perlakuan untuk setiap pengurus partai yang bermasalah dengan kasus hukum. Siapapun pengurus partai, akan diberhentikan apabila tersangkut perkara hukum.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi telah menandatangani surat keputusan (SK) pemberhentian sementara Bupati Batanghari Abdul Fattah pada 12 September 2013. Fattah dinonaktifkan karena status hukumnya sebagai terdakwa kasus korupsi.
JAKARTA - Bupati Batanghari nonaktif, Abdul Fattah akan segera dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPC Partai Demokrat setempat. Pasalnya, yang
- Sumber Air Bersih Warga Merapi Barat Lahat Hilang Akibat Limbah Tambang
- Kemenhan Tetapkan 787 PNS dan PPPK Jadi Komponen Cadangan, Untuk Apa?
- PPPK juga Menjadi Komcad, Harus Siap Digerakkan Kapan Saja
- Memang, Sulit Percaya Begitu Saja pada Danantara
- Hindari BBM Oplosan, Don Papank Ajak Masyarakat Beralih ke Motor Listrik
- Kasus Korupsi Perusda Tambang, Kejati Kaltim Sita Rp 2,51 Miliar dari Dirut PT RPB