Demokrat sudah Punya Nama Kandidat
jpnn.com - JAMBI - Partai Demokrat sudah mengantongi nama-nama kandidat yang bakal diusung di Pilkada 2017 mendatang. Namun, nampaknya Demorkat tidak mau terburu-buru menyatakan sikap politiknya.
Meskipun beberapa partai telah menyerahkan SK dukungan, namun partai pemenang Pilgub 2010 lalu, tengah membahas terkait dukungan secara serentak di DPP.
”Sudah mulai mengerucut ke sejumlah nama. Nanti segera diumumkan,” kata Cornelis Buston, Wakil Ketua DPD PD Provinsi Jambi seperti diberitakan Jambi Independent (Jawa Pos Group) hari ini (26/8).
Pria yang akrab disapa CB ini mengaku nama-nama yang akan didukung Demokrat segera diumumkan Ketua DPD PD Jambi, HBA. Ia menegaskan, hasil survei internal tentunya menjadi dasar Demokrat untuk mengusung seseorang. Termasuk, Demokrat akan bersikap realistis jika ada nama di luar kader yang didukung.
Mengenai Musda, CB mengaku belum mendapat petunjuk dari DPP. Tapi, besar kemungkinan akan berlangsung pertengahan September, serentak dengan daerah lainnya.
Sementara, salah satu pengurus DPD Demokrat Provinsi Jambi Ritas Mairiyanto mengatakan, untuk rekomendasi dukungan, DPP baru merekomendasikan 8 provinsi, namun belum termasuk Jambi.
”Untuk Jambi, DPP Demokrat hingga kini belum ada mengeluarkan rekomendasi dukungan untuk Cakada,” ujarnya.
Terkait kapan waktu rekomendasi untuk Pilkada tiga daerah di Jambi ditentukan, Ritas mengaku belum bisa memastikan kapan. Namun, pihaknya optimis DPP akan segera merekomendasikan nama-nama Cakada yang akan diusung pada hajatan lima tahunan mendatang.
JAMBI - Partai Demokrat sudah mengantongi nama-nama kandidat yang bakal diusung di Pilkada 2017 mendatang. Namun, nampaknya Demorkat tidak mau terburu-buru
- Menyikapi Pernyataan Effendi, Guntur Romli Yakin Status Tersangka Hasto Sebagai Orderan Politik
- Indonesia Jadi Anggota BRICS, Marwan Cik Asan: Ini Langkah Strategis!
- Sultan Sebut Sawit Bisa Jadi Modal Soft Power Indonesia Dalam Geopolitik Global
- Agenda HUT PDIP Tidak Mundur Meski Hasto Menghadapi Persoalan di KPK
- Jumlah Anggota Koalisi Parpol di Pilpres Perlu Diatur Mencegah Dominasi
- Proses Penetapan Tidak Transparan, Dekot Se-Jakarta Ajukan Gugatan ke PTUN