Demokrat Susun Draf Kontrak Koalisi
Sabtu, 11 April 2009 – 15:41 WIB
JAKARTA - Merasa sebagai peraih suara terbanyak pada pemilu legislatif 2009, Partai Demokrat menempatkan diri sebagai pengendali proses penjajakan koalisi yang akan dibangun untuk menghadapi pemilu presiden (pilpres) Juli mendatang. Saat ini Partai Demokrat sedang menyusun draf kontrak koalisi yang akan ditawarkan ke sejumlah partai politik. Tampaknya, langkah ini merupakan tindak lanjut statemen Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang menyebutkan pentingnya koalisi parpol dalam pemerintahan dan lembaga legislatif diikat dalam sebuah kontrak politik tertulis. "Kalau Gerindra kami dengar tidak mau dengan Demokrat. Kami hargai itu. Sedangkan Hanura kami juga belum tahu," ucap mantan Ketum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) itu. Dikatakan, peta koalisi yang bakal terbangun sangat tergantung dari dinamika silaturahmi antarpimpinan partai.
"Kami harus membangun partnership yang kuat dengan partai-partai lain. Kami sedang menyusun draf koalisi yang nantinya kami tawarkan ke partai-partai sahabat.. Sebagai peraih suara terbanyak, saya pikir langkah Partai Demokrat ini wajar," ungkap Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dalam diskusi bertema Peta Politik Pascapemilu Legislatif di Jakarta, Sabtu (11/4).
Baca Juga:
Mengenai partai-partai yang akan ditawari kontrak politik yang dibuat Demokrat itu, Anas menyebutkan antara lain Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Diakui Anas, partainya juga berharap Golkar juga ada di dalam gerbong koalisi yang dikomandani Demokrat.
Baca Juga:
JAKARTA - Merasa sebagai peraih suara terbanyak pada pemilu legislatif 2009, Partai Demokrat menempatkan diri sebagai pengendali proses penjajakan
BERITA TERKAIT
- Jumlah Anggota Koalisi Parpol di Pilpres Perlu Diatur Mencegah Dominasi
- Proses Penetapan Tidak Transparan, Dekot Se-Jakarta Ajukan Gugatan ke PTUN
- DPR-Pemerintah Sepakat BPIH 2025 Sebesar Rp 89,4 Juta, Turun Dibandingkan 2024
- Kubu Harun-Ichwan Minta MK Klarifikasi Soal Akun Ini
- Sahroni Minta Polisi Permudah Mekanisme Pelaporan Kasus, Jangan Persulit Korban
- Mardiono Jadikan Harlah ke-52 PPP Sebagai Momentum Bertransformasi Lebih Baik