Demokrat Tak Akan Mengirim Anggota Fraksi ke Pansus Angket KPK
jpnn.com, JAKARTA - Partai Demokrat sudah resmi menolak hak angket DPR atas KPK. Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono itu tidak akan mengirimkan anggota fraksinya di DPR ke dalam panitia khusus angket.
Wakil Ketua Umum PD Roy Suryo mengatakan, awalnya memang sempat ada dinamika yang terjadi saat rapat dengar pendapat Komisi III DPR dengan KPK. DPP PD sudah mendapatkan laporan dari anggota fraksinya yang juga duduk di Komisi III DPR. DPP kemudian mempelajari persoalan yang sedang berkembang.
Nah, kata dia, Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono kemudian memberikan instruksi kepada DPP PD.
“Niatnya sama untuk memperbaiki KPK. Sebab, KPK memang lembaga superbody, tapi tidak absolut,” kata Roy dalam diskusi Meriam DPR untuk KPK di Jakarta, Sabtu (6/5).
Karenanya Roy mengatakan, Ketum SBY menyatakan hak angket tidak tepat dilaksanakan sekarang. Kemudian, kalau ingin memperbaiki KPK, ada instrumen yang lebih pas dan bukan melalui hak angket.
“Ketika kami konsultasi, mungkin lebih tepat melakukannya dengan memanggil KPK di Komisi III DPR,” katanya.
Dia juga menegaskan bahwa PD tidak ingin ada pelemahan terhadap KPK. Masyarakat saat ini menganggap ada upaya pelemahan KPK, sah-sah saja. Nah, kata Roy, ketika KPK sedang dalam tahap kesempurnaan dan ada upaya untuk memperbaikinya dengan hak angket, maka momennya tidak pas.
“Dengan segala hormat, kami Fraksi Partai Demokrat menyatakan hak angket tidak tepat.” Memang, kata Roy, KPK harus dikoreksi secara cermat dan akuntabel.(boy/jpnn)
Partai Demokrat sudah resmi menolak hak angket DPR atas KPK. Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono itu tidak akan mengirimkan anggota fraksinya
Redaktur & Reporter : Boy
- Hinca Demokrat: Kami Mendengar, Kasus Tom Lembong Sarat Balas Dendam Politik
- Peringati HKN 2024, Ibas Ajak Masyarakat Dukung dan Kawal Reformasi Kesehatan
- Eks Klien Curhat soal Survei Poltracking: Saya Rugi Besar, Data Ngaco Semua
- Kementrans Bakal Revitalisasi Kawasan Transmigrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi 8%
- Status Tersangka Denny Indrayana di Kasus Payment Gateway Harus segera Dieksekusi
- Demokrat Minta Auditor BPK Diusut Terkait Jual Beli Opini WTP