Demokrat Tak Cemas Rekaman Rapat Istana Sampai ke Timwas

Politisi yang pernah duduk sebagai Wakil Ketua Komisi Keuangan dan Perbankan DPR itu menambahkan, jika DPR memang mengirim surat resmi untuk meminta rekaman rapat di Istana maka sudah semestinya Setkab bersedia menyerahkannya. "Kalau sudah (kirim surat) mestinya beri ke DPR juga," jelas dia.

Seperti diketahui, Senin (24/9), Sekretaris Kabinet Dipo Alam mendatangi KPK untuk menyerahkan rekaman pembicaraan rapat di Istana pada 9 Oktober 2008. Pimpinan DPR juga sudah meminta rekaman itu. Namun Dipo memilih menyerahkannya ke KPK dengan alasan DPR bukan lembaga penegak hukum dan pengadilan.(boy/jpnn)