Demokrat Tak Mau Netral Lagi
jpnn.com, JAKARTA - Menghadapi Pilpres 2019, Partai Demokrat memastikan tidak akan mengulang strategi empat tahun lalu. Dalam Pilpres 2014 lalu, partai binaan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu memilih netral alias tidak mendukung calon presiden Joko Widodo maupun Prabowo Subianto.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan partainya juga tidak merasa terlambat meski sejumlah partai sudah menyatakan mendukung salah satu capres untuk pilpres 2019.
"Sama sekali tidak. Karena pilpres 2019 agak beda dengan 2014. Nanti kami akan menentukan sikap apakah bergabung dengan koalisi pemerintah atau koalisi Gerindra, PKS dan sebagainya," kata Syarief di gedung DPR, Jakarta, Senin (16/7).
Yang jelas, Syarief berujar, komunikasinya dengan pihak pemerintah maupun koalisi Gerindra tetap terus berjalan. "Mudah-mudahan dalam waktu tidak lama lagi akan menentukan sikap ke mana," ungkap anggota Komisi I DPR itu.
Dia menegaskan, dengan adanya partai-partai yang sudah menentukan sikap duluan sekarang ini tidak mengurangi posisi tawar Partai Demokrat.
Menurut dia, partainya tidak pengin keliru dalam memberikan dukungan, termasuk yang paling krusial adalah penentuan cawapres.
"Yang menentukan itu siapa cawapresnya, sehingga kalau salah satu koalisi menentukan cawapres yang keliru, jadi koalisi yang lain akan menang," paparnya.
Karena itu, Syarief yakin posisi tawar Partai Demokrat akan semakin kuat, bukan malah lemah. "Karena kami memiliki tokoh yang bisa mendongkrak tokoh yang kami dukung," ungkap Syarief. (boy/jpnn)
Menghadapi Pilpres 2019, Partai Demokrat memastikan tidak akan mengulang strategi empat tahun lalu
Redaktur & Reporter : Boy
- Hinca Demokrat: Kami Mendengar, Kasus Tom Lembong Sarat Balas Dendam Politik
- Peringati HKN 2024, Ibas Ajak Masyarakat Dukung dan Kawal Reformasi Kesehatan
- Eks Klien Curhat soal Survei Poltracking: Saya Rugi Besar, Data Ngaco Semua
- Kementrans Bakal Revitalisasi Kawasan Transmigrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi 8%
- Status Tersangka Denny Indrayana di Kasus Payment Gateway Harus segera Dieksekusi
- Demokrat Minta Auditor BPK Diusut Terkait Jual Beli Opini WTP