Demokrat Tak Takut Poros Tengah

Jadi, sindir Anas, seharusnya tidak perlu ada partai yang takut dengan kebijakan angka PT yang ditetapkan di sebesar 4 persen. Setelah sebelumnya berada di angka 2,5 persen. "Saya mendengar Partai Nasdem saja yang pendatang baru minta PT 5 persen, itu lebih tinggi dari 4 persen yang diajukan Demokrat lho. Jadi, menurut saya, dengan usulan ini kami berharap koalisi makin bersemangat untuk menyiapkan diri lebih baik," sindirnya.    

Terpisah, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham menilai, tidak seharusnya partai-partai pendukung angka ambang batas 2,5-3 persen membentuk koalisi poros tengah. Jika ada kesadaran untuk mengacu pada konstitusi, seharusnya yang terbentuk adalah poros kebangsaan. "Yang harus kita bangun dalam rangka penataan kebangsaan ini adalah poros bangsa, tidak ada poros lain," ujar Idrus usai menghadiri Salat Ied di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, kemarin (6/11).   

Menurut Idrus, konstitusi dengan jamak menyatakan bahwa sistem yang dianut Indonesia adalah sistem presidensiil. Saat ini, sistem presidensill belum bisa dilaksanakan dengan murni. Seharusnya ada langkah-langkah dari parpol penghuni DPR untuk mewujudkan sistem tersebut. "Tanpa mempertimbangkan kepentingan kelompok kita, yang kita bangun adalah poros bangsa. Kalau ada poros lain maka itu cara lain untuk tidak melaksanakan konstitusi," jelasnya.   

Idrus menyatakan, usulan Golkar terkait angka PT sebesar 5 persen bukan harga mati. Menurut dia, yang diinginkan oleh Golkar adalah pembangunan poros bangsa yang berlandaskan konstitusi. Konstitusi menginginkan sistem presidensiil yang kuat. Penguatan itu bisa dicapai dengan penyederhanaan partai. "Jangan bicara 5 persen, karena itu akibat keinginan kita membangun sistem presidensiil," tegasnya.