Demokrat Tegaskan SBY Tak Bisa Didikte

Seperti diberitakan, wacana reshuffle muncul setelah Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) mengumumkan hasil evaluasi kinerja kementerian. Lembaga yang dipimpin Kuntoro Mankusubroto itu memberikan rapor merah kepada tiga kementerian. Yaitu, Kemenkominfo yang dipimpin Tifatul Sembiring (PKS), Kemenkum HAM yang dipimpin Patrialis Akbar (PAN), dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang dipimpin Djoko Kirmanto (teknokrat).

Ketua DPP Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, hasil evaluasi tersebut bisa menjadi dasar melakukan reshuffle. Pernyataan itu memicu reaksi, terutama dari partai-partai asal sejumlah menteri yang mendapat rapor merah.

Menurut pengamat politik dari Reform Institute Yudi Latif, kalaupun ada kementerian yang dianggap tidak maksimal bekerja, problem utamanya bukan pada menteri bersangkutan, melainkan inti masalah. Namun, inti masalahnya justru pada presiden dan wakil presiden yang tidak memiliki visi dan fokus yang jelas terkait dengan prioritas program kementerian. "Karena itu, wajar kalau kementerian ikut tidak fokus, cenderung mengikuti irama di parlemen saja," katanya.

Dia menegaskan, ketidakmaksimalan kinerja kementerian sebenarnya bukan hanya tiga seperti yang telah diberi rapor merah oleh UKP4. Namun, hampir semua kementerian tidak maksimal.