Demokrat Tegaskan Seiring Pemerintah

JAKARTA - Sikap DPP Partai Demokrat, terkait masalah keistimewaan Jogjakarta, masih tetap konsisten hingga saat ini. Gubernur Jogjakarta tetap harus dipilih secara demokratis. Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan, sebagai partai utama pendukung pemerintah, pihaknya akan tetap selaras dengan sikap pemerintah. "Sebagai partai pendukung pemerintah, saya rasa jenis kelaminnya sudah jelas," ujar Anas, usai makan siang di warteg di depan Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, kemarin (19/12).

Meski begitu, dia memastikan, akan tetap mendengarkan aspirasi masyarakat Jogjakarta terkait hal tersebut. Baik, yang disampaikan secara terbuka melalui aksi dan pernyataan sikap, maupun aspirasi yang tidak disampaikan dengan cara hening. "Yang hening ini juga harus dilihat, sehingga aspirasi yang akan kami rumuskan nanti jadi lengkap," tandas mantan anggota KPU tersebut.

Sebelumnya, saat sidang paripurna DPRD Jogjakarta pada 13 Desember 2010 lalu, Demokrat Jogjakarta memiliki sikap yang mengambang. Meski tidak menyatakan mendukung model penetapan terhadap gubernur, namun mereka berharap Sri Sultan dan Paku Alam menjadi gubernur dan wakil gubernur seumur hidup. 

Menurut Anas, dua opsi besar pemilihan dan penetapan sebenarya sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Karenanya, di dalam proses selanjutnya di DPR nanti, harus dicari titik temu dari keduanya. "Saya yakin nanti akan ada titik temunya," katanya.