Demokrat Tegaskan Seiring Pemerintah

Seperti diketahui, pemerintah akhirnya mengirimkan draf RUU Keistimewaan DIJ untuk dibahas di DPR. Di dalam draf tersebut pemerintah tetap mengajukan kalau gubernur harus dipilih secara demokratis. Namun, selain jabatan gubernur definitive tersebut, juga disiapkan gubernur utama yang nantinya akan diisi Sri Sultan Hamengkubuwono.

Dia berharap, pembahasan di parlemen nantinya bisa dilakukan dengan meminimalisir politisasi terhadap persoalan ini. Menurut Anas, haru-birunya persoalan RUU Keistimewaan DIJ juga karena pembicaraan yang digiring pada ranah politis. "Itinya, kami bukan hanya berbicara untuk DIJ saja, tetapi juga untuk NKRI," imbuhnya.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan posisi partainya tengah membahas secara internal terkait RUUK Jogja. Menurut Ical, sapaan akrab Aburizal, aspirasi masyarakat Jogja sangat jelas menunjukkan keinginan posisi keistimewaan Sultan sebagai Gubernur. "Soal Jogja lagi kita bahas sekarang ini," ujarnya.

Menurut Ical, isu RUUK DIY juga terus digodok di Sekretariat Gabungan (Setgab). Beberapa partai masih melakukan kajian tentang pasal-pasal krusial dalam aturan tersebut, termasuk mekanisme pengangkatan gubernur DIY. Menurut dia, Setgab harus menyampaikan kesepakatan bersama atas posisi RUUK Jogja. "Saya baru membahas dan baru melihat dan menyampaikan persepsi yang sama, dan melihat usulan kepada pemerintah seperti apa. Yang pasti Setgab harus ada pernyataan atas Jogja," jelasnya. (dyn/bay)