Demokrat Tetap Anggap Usulan Angket Tak Beralasan

JAKARTA - Meski pengajuan hak angket sudah tidak terbendung lagi, namun rupanya Fraksi Partai Demokrat tetap menganggap dasar pembentukan panitia khusus hak angket untuk kasus mafia pajak masih lemah. Bahkan Demokrat menilai dasar penggunaan hak angket juga tak akurat.

”Karena belum ada data dan fakta yang dimiliki DPR. Panitia khusus (pansus) hak angket kasus mafia pajak itu dasarnya apa. Apakah dasarnya berita di media massa, dari dengar-dengar atau dari wajib pajak,” kata Anggota F-PD Achsanul Qosasi, kepada INDOPOS (grup JPNN) di Jakarta, Kamis (3/2).

Menurut Achsanul, pembicaraan mafia pajak sudah konsentrasikan di dalam Panja Pajak Komisi III dan Komisi XI DPR. Namun, kata dia, pada kenyataannya malah seperti hendak diseret ke masalah politik. Dia mengatakan, sampai saat ini belum ada wajib pajak yang mengadukan atau mengungkap adanya mafia pajak.

Karena itu, dia mempertanyakan dasar pembentukan pansus hak angket untuk kasus mafia pajak. “Komisi XI DPR yang membidangi keuangan dan anggaran sejak 2010 telah membahas kasus mafia pajak. Inti dari semua persoalan adalah perlunya dilakukan audit investigasi oleh BPK. BPK telah melakukan audit investigasi terhadap dua perusahaan yang disebut-sebut oleh media massa dan hasil auditnya sudah diserahkan ke Komisi XI,” ungkapnya.