Demokrat Titip Kasus Pajak, Golkar Soroti Busyro

Demokrat Titip Kasus Pajak, Golkar Soroti Busyro
HASIL - Ketua Pansel Ketua KPK, Patrialis Akbar, bersama anggota lainnya, usai menemui Presiden SBY dan Wapres Boediono, Jumat (27/8) di Kantor Kepresidenan di Istana Negara, Jakarta, demi melaporkan hasil seleksi. Foto: Mustafa Ramli/Jawa Pos.
Namun, Didi Irwadi tidak kalah tegas. Ketua Bidang Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum DPP Partai Demokrat itu menyatakan, pengungkapan menyeluruh kasus pajak juga sangat penting. Tanpa ragu, dia menyebutkan bahwa berbagai kasus penggelapan pajak diduga ikut melibatkan sejumlah pengusaha kelas atas dalam negeri.

Di antara deretan pengusaha yang sempat disingung-singgung diduga terkait dengan persoalan pajak adalah Aburizal Bakrie. "Konon, memang diduga kuat melibatkan beberapa perusahaan milik pengusaha sekaligus konglomerat besar negeri ini," sebut Didi.

Menurut dia, masalah-masalah yang berkaitan dengan perpajakan jika lamban ditindaklanjuti akan berdampak besar terhadap kelangsungan bangsa. Masyarakat menjadi semakin enggan membayar pajak. "Pajak adalah urat nadi ekonomi," tandas putra mantan Sekjen Demokrat Amir Syamsuddin itu.

Tarikan kepentingan antara Demokrat dan Golkar dalam seleksi yang diperebutkan Bambang Widjojanto dan Busyro Muqoddas memang sudah mulai terasa. Terakhir, Fraksi Partai Golkar mengingatkan pula kepada pemerintah agar tidak melakukan intervensi dalam seleksi yang dilakukan Komisi III DPR itu. "Seleksi KPK harus objektif dan independen. Pemerintah harus menahan diri untuk tidak intervensi," kata Bambang Soesatyo, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, kemarin (29/8).

JAKARTA - Tarikan kepentingan politik berpotensi besar akan ikut bermain dalam seleksi akhir calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News