Demokrat Tolak Panja Mafia Pemilu

JAKARTA - Kasus pemalsuan surat penjelasan Mahkamah Konstitusi (MK) ditengarai tidak hanya terjadi pada mantan anggota KPU Andi Nurpati saja. Karena itu Panja Komisi II DPR diharapkan bisa mengungkap kasus-kasus sejenisnya. “Apa benar pemalsuan itu hanya terjadi dalam kasus Andi Nurpati, tetapi kasus-kasus yang lain bagaimana. Saya curiga ada banyak kasus serupa dengan persoalan dokumen palsu tersebut,” ujar anggota Komisi II Abdul Malik Haramain kepada wartawan, Kamis (16/6) di Gedung DPR RI.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mencurigai ada banyak kasus serupa dengan persoalan dokumen palsu tersebut. Hal itu jelas merugikan bagi para calon anggota DPR yang seharusnya berhak memperoleh kursi tersebut. “Kalau memang nanti ditemukan ada pemalsuan tersebut, maka harus ada rehabilitasi politik. Maksudnya ada kursi yang selama ini diduduki oleh orang yang tidak berhak harus dikembalikan kepada mereka yang berhak,” tukasnya.

Harmain menambahkan, terkait penelusuran ini pihaknya melalui Panja akan mengundang MK untuk memberikan penjelasan. Hal ini untuk membuktikan apakah ada keterlibatan pihak MK terkait pemalsuan dokumen ini. “Kita minta apa benar MK itu benar-benar bersih, kalau hakimnya mungkin iya tapi bagaimana dengan panitera dan staf-stafnya itu,” tegasnya.

Seperti pada saat rapat dengar pendapat (RDP) kemarin, lanjutnya, di sana terungkap kalau ternyata salahsatu surat itu diantarkan ke studio Jak TV. Bahkan yang ngantar katanya Hasan dan itu staf MK. “Pertanyaannya apa benar dia itu staf MK, kemudian kenapa diantar ke Jak TV terus siapa yang nyuruh, kalau begitu kan surat itu memang khusus untuk diantar ke Andi Nurpati bukan untuk ke institusi KPU,” paparnya.