Demokrat Tolak Panja Mafia Pemilu
Jumat, 17 Juni 2011 – 06:58 WIB
”Masalahnya adalah data di tingkat TPS dan PPK kemungkinan tidak ada, karena dokumen-dokumen di tingkat TPS dan PPK itu sudah dilelang oleh sebagian besar petugas KPU,” kata dia.
Sementara itu, suara berbeda diungkapkan oleh Ketua Fraksi Demokrat Jafar Hafsah mengaku bingung dengan sejumlah anggota dewan yang membentuk panja itu. Menurutnya, lebih baik anggota DPR memprioritaskan penyusunan legislasi atau pembuatan Undang-undang, dibanding membentuk panja semacam itu.
“Bayangkan kalau ada seratus masalah. Masa harus membentuk seratus panja? Itu kan menyita waktu,” kata Jafar di Makassar, Kamis (16/5). Demokrat, ujar Jafar, lebih memilih agar kasus tersebut diserahkan pada proses hukum. “Terus-terang, Fraksi Demokrat tidak sependapat dengan teman-teman lain. Alasannya, jika sudah masuk ke DPR, maka nuansa politisnya justru lebih tinggi. Cenderung dipolitisasi,” tandas Jafar. (dms)
JAKARTA - Kasus pemalsuan surat penjelasan Mahkamah Konstitusi (MK) ditengarai tidak hanya terjadi pada mantan anggota KPU Andi Nurpati saja. Karena
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Pemuda Pancasila Dukung RIDO di Pilkada DKI Karena Diyakini Mumpuni
- Jokowi Sebut Lebih 80 Paslon Minta Dukungan untuk Memenangkan Pilkada
- Kompak Dukung Agustiar-Edy, Warga Murung Raya Siap Membawa Kemenangan
- Jokowi dan Prabowo Dukung Paslon Pilwakot Kupang Christian Widodo dan Serena
- Pj Gubernur Apresiasi Deklarasi Pilkada Damai oleh Keluarga Besar Pujakesuma Sumut
- Poltracking Ungkap Sejumlah Kejanggalan oleh Dewan Etik Persepi