Demokrat Yakin Monarki-Demokrasi Bisa Disatukan
Kamis, 02 Desember 2010 – 09:29 WIB
BANDARLAMPUNG - Sistem kesultanan Jogjakarta harus tetap dipertahankan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia memiliki banyak model dalam sistem pemilihan kepala daerah. ”Wacana keistimewaan Jogja seharusnya dilakukan dengan cara elegan. Jangan langsung terpancing dan bereaksi sehingga menimbulkan opini publik berlebihan,” ujar Anas yang dalam kesempatan itu didampingi Sekjen PD, Edhie Baskoro Yudhoyono.
Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan, perpaduan sistem monarki dapat diselaraskan dengan azas demokrasi yang selama ini diterapkan. ”Ini kan upaya untuk menemukan kulturasi yang berbeda. Ini bukan menimbulkan kontroversi atau polemik, tetapi mencari titik temu dari perbedaan. Dan pada intinya perbedaan itu bisa disatukan,” ujar Anas usai pengukuhan DPD Partai Demokrat Lampung, di Bandarlampung, Rabu (1/12).
Baca Juga:
Dilansir Radar Lampung (grup JPNN), Anas juga menegaskan, tidak ada persoalan pribadi antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Presiden SBY, kata Anas, sangat memahami sistem kesultanan Jogjakarta. Sehingga untuk membangun sistem itu, butuh upaya mencari titik temu. Dan pernyataan itu bukan menciptakan kontroversi terkait status kesultanan yang dimaksud.
Baca Juga:
BANDARLAMPUNG - Sistem kesultanan Jogjakarta harus tetap dipertahankan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ini untuk menunjukkan bahwa
BERITA TERKAIT
- 42 Persen Pemilih Golput di Pilgub Jakarta 2024, Terbanyak Memilih saat Anies vs Ahok
- Eiis Purwanti: KPU Rejang Lebong Tak Lakukan Hitung Cepat
- Yakin Pram-Rano Menang Satu Putaran, Anies Baswedan: Lihat Data KPU
- Bencana Terjadi Saat Pilkada, Bawaslu Rekomendasi PSU
- Habiburokhman Cap Hoaks Informasi Cawe-Cawe Parcok Pas Pilkada
- Sebegini Petugas KPPS yang Wafat pada Pilkada Serentak 2024