Demokratisasi Politik dan Ekonomi Masih Timpang

JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Irman Gusman menilai demokratisasi di bidang politik belum diiringi dengan demokratisasi di bidang ekonomi. Alasannya, demokratisasi di bidang politik telah secara nyata memberi kebebasan warga negara untuk berpolitik, sementara demokratisasi ekonomi justru tidak berkembang.

"Pasca-reformasi, persoalan pertumbuhan yang berkeadilan dan berkelanjutan masih menjadi masalah besar bagi rakyat. Di satu sisi, demokratisasi politik menjamin persamaan warga negara di depan hukum, kebebasan berpendapat dan berekspresi serta kebebasan pers. Di sisi lain, demokratisasi ekonomi tidak berkembang," kata Irman Gusman dalam sambutannya pada seminar nasional “Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan dan Berkelanjutan”, di Jakarta pada Senin, (15/10).

Dilihat secara makro, lanjutnya, pembangunan ekonomi Indonesia memang menunjukkan kemajuan dengan adanya angka pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 6 persen. Hanya saja, lanjutnya, pertumbuhan itu bukan gambaran nyata pembangunan yang ada.

Dikatakannya, fokus pertumbuhan makro belum menjamin terwujudnya keadilan dan pemerataan. Sementara masih rendahnya kualitas pertumbuhan ekonomi berujung pada membengkaknya jurang antara kaya dan miskin yang semakin membesar.