Demonstran Kepung Kantor Perdana Menteri, Pemerintah Thailand Terbitkan Dekret Darurat

jpnn.com, BANGKOK - Pemerintah Thailand melarang kegiatan yang melibatkan lima orang atau lebih dan penerbitan berita atau pesan-pesan daring yang dapat membahayakan keamanan nasional.

Larangan itu dikeluarkan pada Kamis (15/10) dini hari melalui dekret darurat untuk mengakhiri protes-protes jalanan di Bangkok.

Aksi protes kian meningkat selama tiga bulan terakhir. Para pengunjuk rasa bahkan telah mendirikan kemah di luar kantor Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha untuk menuntut pengunduran dirinya pada Rabu (14/10) malam.

Pemerintah mengatakan pihaknya juga bertindak setelah para pedemo menghalang-halangi iring-iringan kendaraan keluarga kerajaan.

"Sangatlah perlu menerapkan langkah mendesak untuk mengakhiri situasi ini secara efektif dan tepat waktu untuk menjaga perdamaian dan tatanan," televisi negara mengumumkan.

Langkah mendesak itu disertai dokumen berisi ketetapan langkah-langkah, yang berlaku efektif mulai pukul 04.00 waktu setempat, untuk melarang kerumunan besar. 

mengizinkan pihak berwenang melarang orang-orang memasuki kawasan mana pun yang mereka tuju.

Pemerintah juga melarang penerbitan berita, media lain, dan informasi elektronik yang memuat pesan-pesan yang dapat menimbulkan ketakutan atau informasi yang secara sengaja menyesatkan, melahirkan salah paham yang akan memengaruhi keamanan nasional atau perdamaian dan tatanan.