DEN: Opsi Impor Perlu Dicanangkan untuk Penuhi Kebutuhan Gas Bumi di Dalam Negeri

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Abadi Poernomo menilai opsi impor perlu dicanangkan untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri, di tengah turunnya pasokan dari sumur tua eksisting akibat natural declining.

Abadi mengatakan mengoptimalkan gas sebagai transisi menuju Net Zero Emission (NZE) pada 2060 tertuang dalam perubahan arah kebijakan dalam pembaruan Kebijakan Energi Nasional (KEN), yang saat ini masih dalam bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP).

Beleid ini merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah (PP) 79 tahun 2014 tentang KEN.

”Tadi dikatakan (oleh Kementerian ESDM) ketahanan energi kita ada di skala 6,4 yang artinya cukup tahan. Kenapa dikatakan tahan artinya ketersediaan, aksesibilitas, keterjangkauan, dan akseptabilitas itu semua terjaga. Meskipun itu dilakukan dengan impor tetapi kita tahan,” ungkapnya dalam Discussion Series ‘Memacu Infrastruktur Gas Menuju Swasembada Energi’ yang digelar Energy Institute for Transition (EITS) secara virtual.

Di tengah menurunnya pasokan gas bumi nasional akibat natural decline, ancaman terhadap ketahanan energi perlu diantisipasi.

”Oleh karena itu kalau sekarang masih kekurangan gas, sedikit harus impor. Nanti kalau Masela dan Andaman sudah onstream, kelihatannya 78 sampai 100,3 MTOE (Mega Ton setara Minyak) bisa terpenuhi oleh resources yang ada di kita,” jelasnya.

Kepala Divisi Program dan Komunikasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Hudi D. Suryodipuro mengatakan cadangan gas dengan kandungan sangat besar sebagaimana dimaksud adalah temuan baru pada 2023 dan 2024.

”Kita berani bilang bahwa kita sekarang berada di era gas. Penemuan 2023 oleh ENI (perusahaan Italia) di Geng North-1 (Kalimantan Timur) dan pada 2024 oleh Mubadala Energy di wilayah Andaman ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang dilirik oleh investor asing untuk mengeksplor kembali,” ungkap Hudi.