Dengan Ini, Jumlah Pejabat Dikurangi

Maka, hari itu kami sepakat untuk tidak korupsi. Jangan sampai dulu berjuang melawan korupsi ternyata setelah dapat jabatan korupsi juga. Banyak orang berteriak antikorupsi hanya karena belum diuji oleh kesempatan dan jabatan. Mereka itu akhirnya melakukan korupsi juga setelah mendapat jabatan dan kesempatan.     

Kami bertekad untuk tidak seperti itu. Kami berdoa semoga dikuatkan iman kami dari ujian jabatan tinggi.    

Kami juga sepakat untuk melakukan reformasi birokrasi. Mumpung menjadi pejabat tinggi, kami sepakat harus bisa berbuat sesuatu yang dulu hanya bisa kita teriak-teriakkan di pinggir jalan. Jabatan tidak boleh dilewatkan begitu saja.     

Dalam hal ini, saya pernah membuat kesepakatan dengan Pak Mahfud M.D. Waktu itu beliau masih menjabat ketua Mahkamah Konstitusi dan sama-sama belum memikirkan soal capres.

Beliau mengibaratkan orang yang mendapat jabatan itu sama dengan hakim yang memegang palu. Tidak boleh orang yang lagi memegang palu tidak menggunakan palunya. Karena itu, mumpung memegang palu haruslah palunya digunakan.    

Maka, minggu-minggu pertama di Kementerian BUMN, kesibukan utama kami adalah merancang reformasi birokrasi di internal kementerian. Karena saya tidak berasal dari birokrasi, yang mengetuai adalah Wakil Menteri Mahmuddin Yasin. Dia seorang birokrat tulen. Tetapi,  dendamnya sama: ingin cepat-cepat melakukan reformasi birokrasi.    

Itulah sejarahnya mengapa lahir Keputusan Menteri BUMN No 236 tahun 2012 yang menghebohkan. Semangat reformasi birokrasi memang sangat tinggi waktu itu. Seperti masih mahasiswa saja. SK itulah yang dianggap oleh DPR melanggar peraturan. Tekanan politik untuk mencabutnya luar biasa.    

Saya memang agak mokong hari itu karena saya sadar sepenuhnya reformasi birokrasi itu memerlukan keberanian. Logikanya, kalau aturan sudah baik, tidak perlu lagi ada reformasi birokrasi.