Dengar Putusan MK Nomor 60, Hasto PDIP Tersenyum, Lalu Bilang Begini
![Dengar Putusan MK Nomor 60, Hasto PDIP Tersenyum, Lalu Bilang Begini](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/normal/2024/08/17/sekretaris-jenderal-pdi-perjuangan-hasto-kristiyanto-di-jaka-bck8.jpg)
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut parpolnya bahagia dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah syarat partai mengusung kandidat.
"Kami tersenyum karena keputusan MK tersebut," kata Hasto menjawab awak media di Gedung KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (20/8).
Sebab, kata Hasto, putusan nomor 60 merusak upaya pihak tertentu untuk menciptakan calon tunggal pada Pilkada Jakarta 2024.
"Upaya-upaya untuk di daerah khusus ibu kota membuat calon tunggal, itu nanti tidak dimungkinkan lagi," lanjut orang dekat Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri itu.
PDI Perjuangan, kata Hasto, mengucapkan terima kasih setelah MK mengeluarkan putusan nomor 60 dan akan bersama rakyat mengusung kandidat sendiri.
"Terima kasih suara rakyat didengarkan dan PDI Perjuangan akan menyatu, makin menyatu dengan rakyat dan akan bisa mengajukan calon sendiri di Jakarta," ungkap alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu.
Diketahui, PDI Perjuangan bisa mengusung kandidat pada Pilkada Jakarta 2024 secara sendiri setelah putusan MK nomor 60.
Namun, Hasto belum mau mengumumkan pasangan calon yang akan diusung PDI Perjuangan pada Pilkada Jakarta 2024, sembari melihat aspirasi rakyat.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut putusan MK nomor 60 merusak upaya menciptakan kandidat tunggal pada Pilkada Jakarta 2024.
- Apresiasi Putusan MK 60, Megawati Puji Anwar Usman Cs
- Megawati Curhat, Merasa Lelah, Setiap Malam Dibalur-balur
- PDIP Mengusung Andika Perkasa - Hendrar Prihadi di Jateng, Banten Sudah Bergelora
- Arvindo: Kasihan Mas Anies Kalau Tak Ada PDIP
- FPDR Desak KPU Laksanakan Putusan MK Soal Ambang Batas dan Usia Calon Kepala Daerah
- Pengamat Politik Minta Seluruh Pihak Menghormati Kewenangan Lembaga Negara