Denny Indrayana Siap-siap Menggugat, Hasil Sementara Sahbirin-Muhidin Unggul

jpnn.com, BANJARBARU - Pasangan calon gubernur-calon wakil gubernur Kalimantan Selatan Denny Indrayana-Difriadi Darjat siap-siap menggugat hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan yang digelar Rabu (9/6).
Menurut Denny, opsi menggugat hasil PSU ke Mahkamah Konstitusi (MK) terbuka, setelah pihaknya berdiskusi dengan pihak-pihak terkait.
"Setelah berdiskusi dan bertukar pikiran dengan partai koalisi, sukarelawan dan kuasa hukum, kami memilih opsi mengajukan gugatan hasil PSU ke MK," ujar Denny didampingi Difriadi pada jumpa pers di Banjarbaru, Rabu.
Ia mengatakan, opsi gugatan hasil PSU ke MK sudah dipertimbangkan matang, dengan memikirkan besarnya dukungan dan amanah yang telah dititipkan masyarakat kepada mereka melalui Pilkada Kalsel.
Ditekankannya, besarnya dukungan dan amanah masyarakat itu akan terus diperjuangkan sampai titik darah penghabisan sehingga dipilih untuk menggugat hasil PSU yang angkanya masih bersifat sementara.
"Kami meminta maaf kepada seluruh pendukung dan masyarakat Kalsel yang telah memilih kami. Amanah yang besar ini akan kami perjuangkan sesuai prinsip Waja Sampai Kaputing berjuang hingga akhir," ungkapnya.
Dikatakannya, melalui gugatan yang akan disampaikan kembali ke MK terkait hasil PSU menjadi langkah terakhir.
Apa pun hasil dan keputusan MK nantinya, akan dihormati sebagai hasil dari proses demokrasi.
Pasangan Denny Indrayana-Difriadi Darjat siap-siap menggugat PSU Pilgub Kalimantan Selatan, hasil sementara Sahbirin-Muhidin unggul.
- Tim Hukum Paslon 01 Optimistis MK Diskualifikasi Saifullah-Atika di Pilkada Madina
- Saksi Ahli di MK: Tindakan KPU Barito Utara Sudah Sesuai Parameter Pemilu Demokratis
- Kubu Harun-Ikhwan Ungkap Fakta Baru, Optimistis Hadapi Putusan MK
- Sengketa Pilkada Barito Utara Diterima MK, Praktisi Hukum: Ini Bukti Ada Pelanggaran
- Dampak Efisiensi Anggaran, MK Cuma Mampu Bayar Gaji Sampai Mei 2025
- MK Diminta Jeli Menyikapi Gugatan Pilgub Papua Pegunungan