Denny Indrayana Usulkan Pimpinan KPK Punya Kekebalan Hukum

jpnn.com - JAKARTA - Kriminilasi terhadap lembaga pemberantasan korupsi bukanlah sesuatu yang hanya terjadi di Indonesia. Di negara-negara lain, metode yang sama juga digunakan untuk melemahkan lembaga pemberantasan korupsi.

Menurut profesor ilmu hukum dari UGM, Denny Indrayana, kekebalan hukum atau imunitas bisa menjadi solusi untuk masalah itu. Ia menyebut para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu dilengkapi hak imunitas.

"Berikan hak imunitas dari tuntutan pidana bagi pimpinan dan seluruh pegawai KPK selama menjabat. Ini penting untuk menguatkan lembaga dan menjamin independensi," kata Denny kepada wartawan di Gedung KPK, Sabtu (24/1).

Mantan wakil menteri hukum dan HAM itu menambahkan, pemberian hak imunitas bagi lembaga pemberantasan korupsi sudah dikenal dalam hukum internasional. Sejumlah negara pun sudah menerapkannya.

Bagi Indonesia, lanjutnya, langkah ini penting untuk diambil. Pasalnya, kriminalisasi terhadap KPK selalu terjadi tiap kali lembaga antirasuah itu mengusut kasus korupsi di lembaga kepolisian.

Denny memaparkan, pada waktu KPK periode kedua mengincar Komjen Susno Duadji dalam dugaan korupsi, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah dijerat polisi dengan dugaan suap penanganan kasus korupsi Anggoro Widjojo. Sedangkan saat kasus simulator SIM, penyidik KPK, Novel Baswedan juga disasar polisi.

“Sekarang kasus Budi Gunawan giliran Pak Bambang (Bambang Wodjojantored) dan Pak Adnan (Adnan Pandu Praja, red) jadi tersangka," ujar Denny memberi contoh.

Karena itu Deny menyarankan Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang memberikan hak imunitas kepada pimpinan dan pegawai KPK. Menurutnya, langkah itu lebih baik dibanding mengeluarkan keputusan presiden (keppres) pemberhentian Bambang Widjojanto dari posisi wakil ketua KPK