Denny JA Dinilai Pengkhianat Intelektual

Dalam debat cawapres, ungkap Fadjroel, Boediono mendukung penjualan BUMN dengan argumentasi agar pengelolaannya lebih efektif, efisien, dan transparan. Mantan Gubernur BI itu juga cenderung ingin  mempertahankan UU BHP (Badan Hukum Pendidikan).

Belum lagi, imbuh Fadjorel, Jusuf Kalla yang agresif  membuka sosok Boediono. Misalnya, soal penolakan Boediono saat menjadi Menko Perekonomian untuk menjamin megaproyek PLTU berkapasitas total 10 ribu megawatt. Sementara di lain sisi, Boediono ngotot agar pemerintah memberi jaminan perbankan untuk mengamankan aset yang nilainya lebih dari Rp600 triliun milik 60 ribu orang.

"SBY-Boediono mulai terpojok. Makanya, untuk menghilangkan perdebatan program, mereka main di citra dan intensifkan iklan satu putaran," tandas Fadjroel.

Ketika dikonfirmasi, Denny JA mengatakan, soal kampanye, setiap orang bebas memilih isu, asal tidak melanggar UU Pemilu. "Justru aneh ngatur-ngatur isu kompetitor," kata Denny yang mendirikan Lembaga Studi Demokrasi (LSD) yang bertugas khusus mengkampanyekan pilpres satu putaran.