Denny JA Sebut Prabowo dapat Sentimen Negatif soal Pilkada Dipilih DPRD

Ketujuh, kenaikan upah minimum nasional (UMN) sebesar 6,5 persen pada 2025 dengan frekuensi percakapan 5.248. Meraih sentimen positif: 52,6 persen dan negatif 47,4 persen. Pekerja menyambut kenaikan UMN ini dengan baik. Sementara pengusaha khawatir dampaknya pada daya saing.

Sedangkan kedelapan, isu pilkada melalui DPRD untuk efisiensi biaya dengan frekuensi percakapan 1.629 hanya meraih sentimen positif 23,7 persen. 

"Sentimen publik dominan negatif, yakni 76,3 persen. Program ini mendapat kritik tajam dari publik yang khawatir akan melemahkan demokrasi dan meningkatkan risiko korupsi," tuturnya.

Denny JA menyarankan pemerintahan Prabowo fokus pada pelaksanaan program yang telah mendapat dukungan positif. Selain itu, meningkatkan transparansi, pastikan semua program memiliki mekanisme pengawasan yang kuat untuk menghindari penyimpangan.

"Prabowo sebaiknya menghindari isu Pilkada dipilih DPRD. Politik Indonesia yang presidensial tak bisa disamakan dengan India, Singapura, atau Malaysia yang parlementer," ujarnya.

Diingatkan, pada tahun 2014, upaya Pilkada dipilih DPRD pernah dicoba, tapi akhirnya dibatalkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Survei opini publik saat itu menunjukkan lebih dari 80 persen rakyat menolak haknya memilih langsung pemimpin dicabut.

Denny mewanti-wanti, potensi merosotnya dukungan publik kepada Prabowo akibat isu 6ilkada oleh DPRD adalah harga yang terlalu mahal.

"Rakyat banyak akan mudah sekali membalikkan dukungannya. Prabowo, untuk aneka program besarnya, apalagi di tahun pertama, perlu dukungan publik. Prabowo potensial dikenang sekelas dengan pemimpin legenda Asia, seperti Mahathir, Deng Xiaoping, dan Lee Kuan Yew, jika ia tidak membuat kebijakan yang dianggap berlawanan dengan semangat reformasi," pesannya.