Denny: Moratorium Remisi Tak Melanggar HAM

JAKARTA - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana bersikeras kebijakan moratorium remisi dan pembebasan bersyarat terhadap terpidana kasus korupsi sudah tepat dan tidak melanggar HAM.

Merujuk Pasal 28 yang menurutnya, hak azasi itu pada dasarnya ada yang dapat disimpangi dan ada pula yang bisa dibatasi. "Hak azasi itu ada yang tidak dapat disimpangi dan ada yang bisa dibatasi," kata Denny di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (3/11).

Dikatakannya, dalam pasal Pasal 28, hak asasi manusia tidak dapat disimpangi. Tetapi, pada Pasal 28 juncto UUD 1945 ada yang menyebutkan bahwa hak asasi bisa dibatasi. Hal ini pula yang turut menjadi pertimbangan pihaknya dalam membuat kebijakan moratorium remisi bagi terpidana korupsi.

Mengenai Undang-Undang sendiri, lanjut dia, bahwa syarat dan tata cara pemberian remisi dan pembebasan bersyarat dibatasi dengan Peraturan Pemerintah. Dengan kata lain, pemidanaan itu pada dasarnya adalah pembatasan hak asasi manusia.