Denpasar Terbaik, Jaksel Terburuk

JAKARTA -- Survey integritas pelayanan publik yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dilakukan di tingkat kabupaten/kota. Wakil Ketua KPK Bidang Reformasi Birokrasi, M Jasin di gedung KPK, Jakarta, Selasa (22/12) menjelaskan, ada 49 pemkab/pemkot yang disurvey. Obyek pelayanan yang disurvey ada 196 unit layanan, antara lain  pelyanana pengurusan Akte Kelahiran, PBJ, bantuan pembangunan/renovasi/perbaikan fisik sekolah dari APBD, dan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas/RSUD kelas C.

Untuk tingkat kabupaten/kota ini, ada 15 kabupaten/kota yang mendapatkan nilai intergritas terendah. Paling rendah adalah Kota Jakarta Selatan, disusul berikutnya Kabupaten Kuningan, Kota Bandar  Lampung, Kota Samarinda, Kabupaten Maros, Kabupaten Deliserdang, Kota Manado, Gowa, Kota Makassar, Kabupaten Garut, Kota Bekasi, Kabupaten Lampung Tengah, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Sumenep.

Sementara, juga ada 15 kabupaten/kota yang mendapatkan nilai integritas tertinggi. Mereka adalah Kota Denpasar dengan skor 7,48, disusul Kota Balikpapan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Badung, Kota Medan, Kediri, Kota Banjarmasin, Kabupaten Gianyar, Kota Malang, Jakarta Barat, Sampang, Bontang, Pangkaje Kepulauan, Banjar Baru, dan Kota Metro.

M Jasin menjelaskan, rata-rata nilai integritas sektor publik di tingkat pemerintahan provinsi adalah 6,18 dan rata-rata nilai integritas di tingkat pemerintahan kabupaten/kota adalah 6,46. "Bila dibandingkan, nilai integritas pemerintah provinsi relatif lebih buruk bila dibandingkan dengan nilai integritas instansi di tingkat pusat maupun pemerintah kabupaten/kota," jelas Jasin.