Densus 88 Terganggu Pemberitaan
KPI Nilai Tayangan TV Terlalu Didramatisir
Selasa, 11 Agustus 2009 – 19:50 WIB
JAKARTA--Kesimpangsiuran pemberitaan di media televisi terkait penggerebekan orang yang diduga Noordin M Top di Temanggung, membuat pihak kepolisian gerah. Bahkan, menurut Kepala Divisi (Kadiv) Humas Mabes Polri Irjen Pol Nanan Soekarna, kesimpangsiuran pemberitaan sempat mempersulit kerja penyidik tim Densus 88. Nanan juga menegaskan bahwa seluruh jajarannya belum ada yang pernah menyebutkan identitas orang yang terbunuh saat penggerebekan di Temanggung itu. Sementara, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Sasa Djuarsa Sendjaja mengatakan, pemberitaan televisi justru tidak menguntungkan. “Memunculkan asumsi-asumsi yang belum tentu benar, justru akan membingungkan masyarakat,” katanya usai bertemu dengan pimpinan redaksi media elektronik di Mabes Polri, Selasa (11/8).
“Silahkan lapor kepada kami kalau ada pihak kepolisian yang memang sengaja memberikan informasi yang tidak benar,” kata Nanan di Jakarta, Selasa (11/8). Dalam pertemuan Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri dengan para pimpinan media televisi itu, lanjut Nanan, pihaknya hanya meminta komitmen media agar dalam pemberitaan jangan menyuguhkan tayangan kekerasan yang nantinya akan berakibat fatal bagi penonton.
Baca Juga:
“Agar sinergis dan transparan, kita mengajak media agar lebih tahu aturan dalam pemberitaan dan sesuai dengan standar program siaran yang sudah disepakati," ujar Nanan.
Baca Juga:
JAKARTA--Kesimpangsiuran pemberitaan di media televisi terkait penggerebekan orang yang diduga Noordin M Top di Temanggung, membuat pihak kepolisian
BERITA TERKAIT
- Tingkatkan Bantuan Pengamanan, PTPN IV Jalin MoU dengan Polda Sumut
- AKP Dadang Iskandar Pembunuh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Terancam Dihukum Mati
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi