Departemen ESDM Siap Digugat

JAKARTA - Departemen ESDM meminta pihak-pihak yang tidak setuju dengan izin konstruksi atau Amdal PT Meares Soputan Mining (MSM), agar mengajukan gugatan ke pengadilan. Ditjen Mineral, Batu bara dan Panas Bumi, Simon Felix Sembiring mengatakan pemerintah siap dengan bukti-bukti dan dokumen mengenai izin kontruksi atau Amdal yang telah disetujui melalui peraturan pemerintah dan Gubernur Sulawesi Utara periode sebelumnya A.J. Sondakh.

"Silakan gugat pemerintah kalau tidak setuju. Bawa ke jalur hukum. Jangan menggunakan alat, tidak bijak namanya, teriak sana teriak sini," ujar Felix dalam konfrensi pers di kantor Ditjen Minerbapabum, Jakarta, Jumat (11/7).

Namun Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) dalam siaran persnya tanggal 9 Juli 2008 mengatakan Amdal PT MSM belum disetujui oleh Kementrian Lingkungan Hidup. Sementara itu Guru Besar Hukum Lingkungan Universitas Padjajaran, Prof. Dr. M. Daud Silalahi, SH mengatakan, secara hukum berdasarkan peraturan pemerintah, Amdal yang sudah dipublikasi setelah lewat 75 hari dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka dianggap sah.

PT MSM yang bergerak dalam eksplorasi pertambangan mineral adalah pemegang kontrak karya generasi ke 4 dengan pemerintah RI melalui Perpres th 1986. Revisi Amdal juga telah disetujui pada tahun 2005 oleh Gubernur Sulawesi Utara periode sebelumnya. Namun Gubernur Sulawesi Utara saat ini S.H.Sarundajang telah menyampaikan surat penolakan terhadap Amdal PT MSM karena dianggap menggangu lingkungan dan masyarakat sekitarnya. (wid/jpnn)