Depdagri Belum Terima Keputusan DPRD Sulbar

JAKARTA - Hingga Senin (15/12) sore, Departemen Dalam Negeri (Depdagri) belum menerima keputusan DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) yang memberhentikan Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh dan Wakilnya Amri Sanusi dari jabatannya. Juru Bicara Depdagri Saut Situmorang menjelaskan, kalau keputusan DPRD itu sudah sampai ke Mendagri Mardiyanto, maka akan dikaji terlebih dahulu sebelum diteruskan ke Presiden.

"Bapak Mendagri akan mengecek terlebih dahulu substansi yang menjadi dasar keputusan DPRD itu. Akan dikaji dulu bagaimana mekanisme pengambilan keputusannya," ujar Saut Situmorang di Jakarta, Senin (15/12).

Saut menjelaskan, dalam hal DPRD menyatakan pendapat untuk mengusulkan pemberhentian kepala daerah-wakil kepala daerah, harus tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan. Sesuai ketentuan, rapat paripurna harus dihadiri 3/4 anggota DPRD dan pengambilan keputusan harus disetujui minimal 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

Seperti diketahui, pada Jumat (12/12) malam, 19 dari 35 anggota DPRD Sulbar menggelar rapat paripurna memecat Anwar-Sanusi dari jabatannya. Kalau dibuat persentase, jumlah anggota yang hadir di paripurna DPRD itu belum mencapai 3/4. Sikap DPRD ini diambil berdasarkan fatwa Mahkamah Agung (MA) nomor 139/KM/II/2008. Inti materi fatwa MA adalah, karena putusan Pengadilan Negeri Polewali Mandar yang menyatakan salah seorang anggota tim sukses Anwar-Sanusi terbukti melakukan money politics dikeluarkan setelah Anwar-Sanusi sudah menjadi gubernur-wagub, maka proses pemberhentiannya diserahkan ke DPRD. Pasalnya, sesuai ketentuan, praktik money politics yang sudah dinyatakan terbukti hanya berdampak pada pembatalan pasangan calon, bukan pembatalan pasangan yang dinyatakan menang pilkada. Pilkada Sulbar sendiri sudah digelar 2006, yang artinya pasangan Anwar-Sanusi sudah duduk di kursi jabatannya selama 2 tahun.