Depdagri Damaikan DPRD Lampung

 BANDARLAMPUNG - Konflik internal DPRD Lampung yang berkepanjangan akhirnya menemui jalan keluar. Departemen Dalam Negeri (Depdagri) memberikan sinyalemen rapat paripurna minus tiga fraksi di lembaga legislatif itu tetap sah.Kesimpulan itu disampaikan Kasubdit Pejabat Negara Depdagri Soekotjo kepada dua belas wakil rakyat yang mendatangi kantor Depdagri. Pertemuan anggota dewan yang bersifat konsultasi ini dihadiri Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan, Wakil Ketua Nurhasanah dan Indra S. Ismail, serta sembilan orang perwakilan fraksi.

Sekretaris Fraksi Gabungan DPRD Lampung Misri Jayalatif mengatakan, Depdagri pada prinsipnya tidak mempermasalahkan hasil paripurna tentang pengisian komposisi yang digelar beberapa waktu lalu.’’Posisi Depdagri bukan lembaga yang mengadili, namun hanya memberikan penjelasan. Hasilnya, semua prosedur sudah terpenuhi. Intinya, Depdagri hanya memberikan saran,” katanya kepada harian ini kemarin.

Menurut Misri, Depdagri mempersilakan lembaga legislatif menjalankan roda pemerintahan bersama eksekutif, dalam hal ini Pemprov Lampung.

’’Depdagri meminta kita untuk berjalan dan menjalankan roda pemerintahan sesuai tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dewan. Saat ini, proses pembahasan APBD 2010 sudah mepet. Karenanya, akhir bulan depan harus sudah kelar,” ungkap politisi PPP ini.Kalau tidak dikebut, lanjut Misri, proses pengesahan APBD Lampung tahun anggaran 2010 bisa terlambat. Akibatnya, pemprov akan kena penalti berupa pemotongan dana alokasi umum dan khusus (DAU-DAK). ’’Total dana yang dipenalti mencapai sekitar Rp200 miliar,” bebernya.

Sementara itu, Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan mengatakan, proses paripurna yang dipimpinnya tetap sah sesuai ketentuan erundang-undangan. Ia berharap Fraksi PDIP, Golkar, dan PKS berbesar hati menanggapi permasalahan ini. ’’Karena dibatasi waktu, maka kita terus bekerja untuk membahas program pembangunan pemprov yang dibiayai oleh APBD Lampung tahun 2010,” ujar politisi Partai Demokrat ini kemarin.