Depdagri Diminta Turun Tangan Urus DPT

JAKARTA -- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ikut-ikutan menyoroti buruknya daftar pemilih tetap (DPT) pilpres 2009. Tampaknya, DPD sudah tidak percaya lagi dengan kemampuan KPU untuk mengurusi soal data pemilih itu. Panitia Ad Hoc (PAH) I DPD mendesak Depdagri mengerahkan aparatnya guna membantu KPU memutakhirkan DPT pilpres. Desakan itu tertuang secara resmi dalam bentuk rekomendasi yang dibacakan Ketua PAH I DPD Marhany VP Pua saat paripurna DPD di Senayan, Kamis (2/7).

DPD mendesak Depdagri mengerahkan aparatnya sejak rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), hingga kelurahan untuk memutakhirkan DPT secara cermat. "“Kami merekomendasikan agar pemerintah mengerahkan aparatnya mendukung KPU memutakhirkan DPT untuk pilpres tanggal 8 Juli 2009 yang akan datang, terutama mendata warga negara yang kehilangan hak konstitusionalnya. Kekisruhan DPT yang lalu akan terulang pada pilpres mengingat kemungkinan masih banyak warga negara yang tidak tercatat dalam DPT," ujar Marhany di rapat yang dipimpin Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita itu.

DPD mengusulkan KPU memutuskan penggunaan Kartu Tanpa Penduduk (KTP) sebagai alat bukti sah pemilih untuk menekan jumlah warga yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya.Dengan KTP maka seluruh warga negara yang tidak tercatat tetap bisa menyalurkan suaranya. Ini sebagai terobosan mengingat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menyatakan hanya pemilih terdaftar yang bisa menggunakan haknya.

Rekomendasi DPD dikeluarkan setelah para wakil daerah di Senayan itu menghimpun aspirasi masyarakat dan menginventarisasi masalah penyelenggaraan pemilu. Rapat juga menyimpulkan bahwa penyelenggaraan pemilu legislatif pada 9 April lalu kualitasnya yang sangat buruk. Disebutkan, asas jujur dan adil juga tidak terpenuhi dalam pileg. (sam/JPNN)