Depdagri Kaji Pemecatan Gubernur Sulbar

JAKARTA--Departemen Dalam Negeri (Depdagri) masih mempelajari hasil keputusan rapat paripurna DPRD Sulbar yang mengusulkan pemberhentian Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh. Hasil kajian tersebut akan dijadikan dasar oleh Depdagri untuk memproses surat tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Depdagri, Saut Situmorang menegaskan, Depdagri perlu   mengkaji lebih dalam substansi materi yang  dipersoalkan oleh DPRD atau yang menjadi dasar langkah DPRD menggelar paripurna dimaksud. "Termasuk, mempelajari mekanisme pengambilan keputusan yang dipergunakan, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yg berlaku," tegas Saut di Jakarta, Jumat (19/12).

Hasil kajian selanjutnya akan  dikomunikasikan dengan lembaga terkait. Dua lembaga terkait yang dimaksudkan Saut adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan DPRD Sulbar sendiri. Sementara itu, Depdagri meminta semua pihak terkait dengan keputusan DPRD Sulbar yang mengacu pada fatwa MA, untuk berpikir jernih menyikapi persoalan ini.

"Semua pihak harus sanggup mengedepankan kepentingan masyarakat luas, menjaga kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat di Sulbar," pinta Saut.