Depdagri Minta Gubernur Kalsel Memfasilitasi

“Begitu aturannya. Dalam hal persengketaan di dalam satu wilayah provinsi, gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah harus memfasilitas dan berperan aktif menuntaskan permaalahan di daerahnya,” kata Saut lagi.

Di samping itu, Depdagri sendiri masih melakukan pengkajian komprehensif terkait persengketaan tapal batas antara Tanah Bumbu dan Kabupaten Banjar. Ketika disinggung kapan hasil pengkajian yang dilakukan Depdagri untuk menuntaskan masalah persengketaan itu, Saut Situmorang menegaskan keputusan yang diambil harus tepat sehingga tidak bisa dibebani tenggat waktu penyelesaian.

“Ada banyak hal pengkajiannya. Mulai aspek historis, sosial, politik, geografis dan lainnya. Karena keputusan itu harus tepat, tentu tidak bisa segera. Mohon bersabar sampai kami menuntaskannya,” terang Saut Situmorang dengan diplomatis.(fuz/JPNN)