Depdagri Pantau Pengembalian Dana Tunjangan DPRD

JAKARTA – Departemen Dalam Negeri (Depdagri) tengah melakukan rekapitulasi atas DPRD-DPRD di berbagai daerah terkait pengembaian dana Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI). Jika memang ada kendala di lapangan yang menyebabkan pengembalian TKI itu tersendat atau bahkan macet, Depdagri akan melakukan evaluasi secara menyeluruh.

Kepala Pusat penerangan (Kapuspen) Depdagri, Saut Situmorang mengatakan, pihaknya tengah memantau proses pengembalian dana TKI itu. “Saat ini rekapitulasi pengembalian dana TKI sedang berjalan. Kita akan evaluasi kesulitan pengembaliannya (karena) apa saja?” ujar Saut kepada JPNN, Senin (10/8)

Menurutnya, anggota DPRD harus melihat bahwa ada aturan dari pusat yang sudah diterapkan. “Kan rujukan terakhirnya PP Nomor 21 tahun 2007 (PP tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD). Dan itu berlaku,” ujar Saut.

Disinggung bahwa saat ini sudah banyak daerah melakukan pelantikan DPRD Kabupaten/kota sementara ada mantan anggota DPRD yang belum mengembalikan, Saut menegaskan bahwa persoalan itulah yang akan dievaluasai Depdagri. “Kalau sudah kita identifikasi, akan kita buat kebijakan baru. Karena masing-masing daerah kan kesulitan pengembaliannya berbeda,” ujarnya.