Depdagri Siapkan Pedoman Investasi Daerah

JAKARTA - Departemen Dalam Negeri (Depdagri) tengah menyiapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang pedoman pengelolaan investasi pemerintah daerah. Aturan ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan PP No.1 Tahun 2008 tentang investasi pemerintah.

Mendagri Mardiyanto menjelaskan, dalam Permendagri ini akan diatur mengenai mekanisme investasi dan penyertaan modal di daerah, termasuk mekanisme penyertaan modal yang dipayungi Peraturan Daerah (Perda). Selain itu, akan dikaji pula administrasi keuangan daerah yang memungkinkan terjadinya laba Bank Pembangunan Daerah (BPD) ditahan atau disetor ke rekening kas umum daerah, namun secara pelaporan keuangan daerah dicatat sebagai salah satu penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Diharapkan dengan terbitnya Permendagri ini kecukupan permodalan pada BPD dapat segera teratasi dengan baik," ulas Mendagri Mardiyanto saat membuka Lokakarya Nasional Penguatan BPD di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (29/1). Acara ini dihadiri gubernur seluruh Indonesia, para Komisaris Utama dan Ketua Dewan Pengawas BPD, serta para Direksi BPD seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut Mardiyanto mengingatkan pentingnya pemahaman tentang kekayaan daerah yang dipisahkan. Pemisahan kekayaan daerah pada BUMD sebagaimana halnya yang dilakukan BPD, kata Mendagri," Bukan berarti membiarkan BUMD atau dalam hal ini BPD untuk dapat survive sendiri, sementara pemilik (pemda, red) hanya mengharapkan deviden saja."