Depdagri Tegaskan DPRD Bukan Pejabat Negara

NUSA DUA - Keinginan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di daerah untuk menjadi pejabat negara tak hanya sudah dimentalkan oleh RUU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang baru disetujui untuk disahkan ada 3 Agustus lalu di rapat paripurna DPR. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto juga menegaskan bahwa DPRD bukan pejabat negara karena menjadi bagian Pemda.

"Posisi DPRD adalah bagian Pemda. DPRD bukan institusi lain," ujar Mardiyanto dalam pertemuan Gubernur di Conrad Hotel, Nusa Dua, Bali, Senin (10/8). Menurutnya, kepala daerah dan DPRD adalah sama-sama penyelenggara pemerintahan daerah. "Jadi DPRD dan Kepala daerah itu satu komunitas," tandasnya.

 

Sementara Kepala Pusat Penerangan Depdagri, Saut Situmorang menambahkan, penjelasan bahwa anggota DPRD bukanlah pejabat negara itu perlu secara dini dilakukan. "Karena di daerah ada (DPRD) yang sudah mulai dilantik. Jadi harus ada penjelasan bahwa DPRD bukan pejabat negara. Karena ada anggapan mereka menjadi pejabat negara. Padahal mereka adalah bagian dari penyelengaraan pemda," ujar Saut.

 

Secara konstitusi, kata Saut memaparkan, pasal 18 UUD 1945 ayat (1) dan (3) telah menegaskan bahwa NKRI dibagi atas daerah provinsi yang mempunyhai pemerintahan daerah yang diatur dengan UU dan Pemda yang mempunyai memiliki DPRD.